SBY Nyalon Lagi ?? Presiden RI 2014, Hak Preogratif Tuhan


Terpilihnya Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden RI pertama lewat Pilpres secara langsung pada 2004, bukanlah sesuatu yang tidak bisa diprediksikan. Terlepas dari pro dan kontra terkait kinerjanya saat ini, mantan Menkopolhukam tersebut, pada waktu itu adalah sosok populis dengan banyak prestasi yang digenggamnya.


Salah satu prestasi itu adalah menjadi solution maker atas beberapa konflik horizontal yang terjadi di negeri ini. SBY bersama Jusuf Kalla (JK) yang menjabat sebagai Menkokesra, mampu berduet dan saling melengkapi menyelesaikan konflik horizontal di tengah masyarakat pada Kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri.

Bukan hanya itu, SBY juga memiliki jaringan internasional mumpuni, khususnya dengan negara-negara Barat. Ia tercatat pernah menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya. Diakui atau tidak, restu internasional terhadap capres di negeri ini juga ikut menentukan, bisa atau tidaknya seseorang menjadi presiden.

Tapi ironisnya kini, hingga dua tahun jelang Pilpres 2014, sosok yang mumpuni seperti SBY atau pun JK, tak juga muncul. Sedangkan beberapa tokoh nasional yang hadir di bursa awal pencapresan saat ini, bukanlah mereka yang bisa disebut sebagai sosok populis dan solution maker, apalagi memiliki jaringan internasional mumpuni.

Sebut saja Aburizal Bakri, Hatta Rajasa, Prabowo Subianto, bahkan Anas Urbaningrum. Nama-nama mereka bisa jadi populis di mata rakyat Indonesia, tapi sampai saat ini, keempatnya belum bisa membuktikan bahwa mereka adalah sosok yang bisa diandalkan untuk menjadi solution maker.

Belum lagi jaringan internasional yang belum dimiliki secara memadai oleh para bakal capres tersebut. Ical sapaan Aburizal Bakri, lewat jaringan bisnis dan kepartaiannya, hanya memiliki jaringan internasional canggung, baik dengan Cina atau pun dengan AS.

Begitu pula dengan Hatta, keberadaan jaringan internasionalnya sama sekali belum teruji. Sedangkan Prabowo, memang dikenal memiliki jaringan internasional, tapi hanya sebatas di negara-negara Timur Tengah yang notabene tidak memiliki bargaining tinggi dalam konstelasi politik global, bila dibandingkan dengan negara-negara Barat.

Hal serupa terjadi pada Anas, tokoh muda ini disinyalir samasekali tidak memiliki jaringan internasional. Tapi kekurangan ini diharapkan akan didapatkan dari Ulil Abshar Abdallah yang konon bergabung ke Partai Demokrat karena dipinang Anas secara langsung. Ulil dikenal dekat dengan para elit negara Paman Sam.

Karena banyaknya kekurangan yang dimiliki para bakal capres tersebut, maka bisa dipastikan rakyat akan kesulitan menentukan siapa pemimpin yang paling tepat dan dapat diandalkan untuk menahkodai negeri ini setelah Presiden SBY. Dihadapkan dengan kondisi seperti ini, maka sudah saatnya bagi rakyat Indonesia, mengharapkan Tuhan menggunakan hak preogratifnya, memilih sosok yang pantas memimpin negeri ini pada 2014.

Konon, pilihan Tuhan tak pernah salah bagi umatnya. Begitu pula bila seluruh rakyat Indonesia serius berdoa agar diberikan pemimpin terbaik, karena hanya dengan cara seperti itu, rakyat bisa melibatkan Tuhan dalam urusan ini. Segala upaya harus dilakukan guna menyelamatkan rakyat Indonesia dari kesengsaraan yang lebih parah.

Korupsi Bagai Makhluk Tak Akan 'Fana'



Mimpi di siang bolong, itulah gambaran yang mungkin bisa diwakilkan pada harapan warga-negara di negeri ini untuk menghilangkan korupsi yang telah jadi musuh bersama. Jangankan warga-negara yang memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan beragam, para penegak hukum pun, sesungguhnya tak terlalu bisa dandalkan untuk membereskan masalah ini.


Simak saja, bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan pemberantasan korupsi di negeri ini, lembaga anti korupsi ini hanya mampu melakukan proses penindakan pelaku korupsi dan tak lebih. Meski begitu, penduduk Indonesia haruslah tetap mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan komisi ini.

KPK memang telah berhasil menjebloskan banyak koruptor ke penjara, di antaranya adalah hakim, jaksa, polisi, pejabat negara lainnya, pengusaha sebagai mitra mereka, bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tapi uniknya, hukuman itu tak banyak berpengaruh, karena korupsi tetap saja berlangsung secara massif, bahkan hingga kini.

Dari sekian banyak kasus penindakan korupsi oleh KPK, kemudian berujung pada dibuihnya para koruptor itu, maka sebagian besar merupakan kasus yang bermula dari sebuah proyek di instansi pemerintah atau proyek dengan dana dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kini pertanyaannya adalah, mengapa korupsi ini justru lebih banyak terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek instansi pemerintah? Memang tak mudah menjawabnya, tapi yang pasti, sedari awal dalam proyek-proyek pemerintah itu, telah ‘dirancang’ menjadi sarana bancakan uang bagi banyak pihak.

Bila dana APBN pada 2012 sekitar Rp 1,400 triliun, bisa dibayangkan berapa besarnya uang yang telah dirancang untuk dijadikan bancakan bagi pihak-pihak tertentu. Jika sepuluh persen saja uang tersebut dikorupsi, maka nilainya setara dengan Rp 140 triliun, angka yang sangat besar sekali.

Bagi pebisnis proyek pemerintah dengan dana APBN, tentu akan sangat paham sekali, bagaimana mereka harus banyak berdamai dengan keinginan orang dalam (orang instansi pemerintah). Jika seorang pengusaha tak bisa melakukan ini, maka ia akan mendapatkan banyak kesulitan, baik untuk mendapatkan atau menyelesaikan sebuah proyek.

Seorang pebisnis muda yang tidak mau di ketahui identitasnya menyatakan bahwa dalam setiap proyek dengan dana APBN, pasti ada korupsi yang dilakukan. Karena sangat kecil kemungkinannya, orang dalam tidak meminta ‘haknya’ ketika sebuah proyek pemerintah dilaksakan seorang pengusaha.

Apalagi sedari awal, orang dalam telah mempersiapkan segalanya, termasuk dalam tahap awal perencanaan sebuah proyek dan besaran dana yang dibutuhkan. Karena alasan tertentu, seperti nilai tukar uang atau kurs, inflasi dan lain sebagainya, maka dana sebuah proyek akan membengkak dari kebutuhan dasar dana yang sesungguhnya.

Kelebihan dana dari kebutuhan dasar inilah yang kemudian dijadikan bancakan orang dalam instansi pemerintah. Sedangkan pengusaha tak punya pilihan lain kecuali menerima itu semua demi kelangsungan usahanya dan orang-orang yang bekerja padanya.

Hal-hal seperti ini seharusnya jadi prioritas bagi penegak hukum dan instansi pemerintah untuk duduk bersama mencari jalan keluar agar korupsi benar-benar bisa diminimalisir atau bahkan mungkin dihilangkan di Indonesia. Bila celah yang memberi kesempatan bagi koruptor untuk menjalankan aksinya masih saja terbuka lebar, maka sesungguhnya ada yang tidak nyambung dalam strategi pemberantasan korupsi di negeri ini.

Tanpa membereskan persoalan hulu di mana celah korupsi itu dipahat, maka keberadaan penegak hukum, seolah-olah hanya jadi fatamorgana saja. Atau sepertinya, KPK memang hanya kebagian peran menjadi super hero saja, yakni sebuah peran yang sesungguhnya hanya sebuah imajinasi dari banyak mansusia di dunia ini.

Konflik Freeport, di Tengah Usaha Renegosiasi Kontrak Tambang


Sahabat CANGKRUK AN kita patut bangga karena memiliki banyak SDA yang melimpah namun lagi-lagi kita tak dapat mengolahnya dan malah kita jual ke pihak Asing. Itu di karenakan SDM bangsa Indonesia masih jauh dari harapan, Dan kali ini kita akan membicarakan tentang Konflik di Tambang Terbesar di Indonesia yaitu Freeport.


Asap hitam membubung di langit Timika, papua. Penerbangan dari dan menuju Bandara Mozes Kilangin Timika pun  terganggu. Asap hitam itu, berasal dari tiga mobil kontainer yang dibakar massa di ruas jalan dari Pelabuhan Portsite menuju Tembagapura, tepatnya di Mil 28 samping Bandara Mozes Kilangin Timika dan di Terminal Bus Gorong-gorong Timika. 

Bandara Mozes Kilangin dan Terminal Bus Gorong-gorong, merupakan fasilitas dan jalur utama transportasi menuju lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura. 

Di lokasi itu, pada Senin 10 Oktober 2011, terjadi insiden berdarah. Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan kelompok masyarakat adat pemilik hak ulayat wilayah tambang yang sedang melakukan aksi massa, bentrok dengan aparat keamanan. 

Massa yang datang dengan konvoi jalan kaki dari Sekretariat SPSI PT Freeport di Jalan Perintis Kemerdekaan Timika Indah, bermaksud naik ke lokasi tambang melalui Terminal Gorong-gorong. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan sementara waktu operasional perusahaan. 

Aksi massa terhenti di pintu masuk Terminal Gorong-gorong. Pihak manajemen yang dibantu aparat keamanan menghadang mereka. Aksi kemudian memanas dan terjadilah bentrokan yang mengakibatkan seorang karyawan PT Freeport peserta aksi, Piter Ayami Seba, tertembak aparat keamanan dan meninggal. Beberapa orang lainnya, baik dari pihak karyawan maupun aparat, mengalami luka-luka. Massa yang marah, akhirnya membakar tiga mobil kontainer milik perusahaan dan memblokir ruas jalan Mil 28. 

Hingga saat ini, aksi pemblokiran di ruas jalan yang menjadi akses utama menuju lokasi pertambangan Freeport di Tembagapura tersebut, diberitakan masih terus berlangsung. Pihak perusahaan, seperti disampaikan Presiden Direktur & CEO PT Freeport Indonesia, Armando Mahler, di Timika, mengimbau agar aksi pemblokiran segera dibuka. Sebab, menurutnya, pemblokiran akan dapat menghambat suplai logistik, makanan dan obat-obatan termasuk bahan bakar untuk pesawat dari Pelabuhan Porsite Amamapare ke Timika dan Tembagapura.

Melalui videoconference yang disiarkan kantor PT Freeport di Jakarta, juga digambarkan kondisi karyawan di dalam lokasi pertambangan yang terblokir. Mereka, seperti disiarkan dalam videoconfence, merasa sangat tertekan.

Aparat keamanan juga terus melakukan negosiasi, agar pemblokiran dibuka. Tim Asistensi dari Mabes Polri, yang diketuai oleh Brigjen Pol Paulus Waterpauw ikut turun tangan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang memblokir.

Buntut Konflik

Insiden berdarah di Trerminal Gorong-gorong Timika, dapat dikatakan sebagai buntut konflik antara karyawan dan manajemen perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut, yang tak kunjung terseleseikan.

Sejak sekitar April lalu, mencuat tuntutan sebagian karyawan PT Freeport. Melalui SPSI perusahaan ini, para karyawan menuntut perbaikan kesejahteraan kepada pihak manajemen. Selain itu para karyawan, yang sebagian besar merupakan warga Papua, meminta lahan hak ulayat.

Sampai beberapa bulan, pihak manajemen PT Freeport belum memberikan tanggapan. Maka, sejak tanggal 15 September ribuan karyawan yang diorganisasi SPSI perusahaan ini, melakukan aksi mogok kerja di Timika. 

Konflik antara karyawan dan manajemen PT Freeport yang meruncing ini, mendorong pihak ahli waris pemilik hak ulayat atas lokasi tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura hingga Grasberg (Bug Negel) terlibat menyeleseikan. Pada 23 September, Bug Negel, Silas Natkime, mengirimkan surat kesediaan memfasilitasi penyeleseian konflik kepada pemegang saham PT Freeport McMoRan Copper & Gold, James R. Moffet, di New Orleans Amerika Serikat.

Silas adalah putra kandung Tuarek Natkime selaku pemilik ulayat atas areal pertambangan PT Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua. Ia mengatakan, sangat prihatin dengan masalah yang saat ini terjadi di lingkungan PT Freeport dan tidak menginginkan aset dan lambang perusahaan tambang ini dihancurkan.

Tidak hanya pihak ahli waris tanah ulayat, konflik Freeport bahkan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua mengeluarkan rekomendasi atas konflik yang tak kunjung selesei. Lembaga perwakilan resmi rakyat dan kelompok adat di Papua ini, dalam pertemuannya pada 7 Oktober di Jayapura, meminta PT Freeport untuk menghentikan sementara operasionalnya sampai ada penyeleseian konfliknya dengan karyawan.

Rekomendasi itulah yang menjadi salah satu dasar karyawan dalam melakukan aksi pada 10 Oktober, karena dikabarkan PT Freeport terus melakukan operasional perusahaannya, bahkan dengan mendatangkan tenaga-tenaga baru dari luar Papua.

Penembakan

Beberapa hari setelah insiden berdarah di Terminal Gorong-gorong, muncul insiden lain, juga di lokasi PT Freeport. Sebuah mobil milik Departemen Manajemen Keamanan dan Resiko Manajemen perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini, dikabarkan ditembak orang tak dikenal.

Insiden Penembakan terjadi di Mil 37 ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro, Mimika, Papua pada Jumat, 14 Oktober 2011, sekitar siang hari. Tiga orang karyawan perusahaan kontraktor PT Freeport dikabarkan meninggal. Sedangkan dua orang petugas keamanan dikabarkan terluka tembak.

Pihak PT Freeport Indonesia, membenarkan terjadinya insiden penembakan tersebut dan meminta pihak aparat berwenang mengusut tuntas kasus itu. Pihak perusahaan menyebut kasus penembakan yang sudah beberapa kali terjadi di lokasi pertambangan ini, sebagai bentuk teror. 

Dalam pencermatan PT Freeport, sejak 8 Juli 2009, insiden penembakan sudah menyebabkan 8 orang meninggal dan sekitar 40 orang lainnya luka-luka, dari karyawan PT Freeport maupun perusahaan kontraktornya. Dan, selama dua tahun tersebut, pelaku penembakan disebutkan belum terungkap. 

Renegosiasi

Meruncing dan belum adanya tanda-tanda penyeleseian konflik antara karyawan dan manajemen PT 
Freeport Indonesia, memang memunculkan tanda tanya. Beberapa pernyataan dari pihak perusahaan ini, memang terlihat masih keberatan dengan tuntutan karyawan. 

Tuntutan menanaikkan kesejahteraan karyawan dan permintaan hak lahan tanah ulayat oleh sebagian kelompok masyarakat Papua, dirasa akan berpengaruh besar terhadap biaya produksi perusahaan yang sudah beroperasi selama lima dasawarsa di Papua tersebut. Pihak Freeport juga menyatakan akan menindak tegas karyawannya yang menghalangi karyawan lain untuk terus bekerja.

Hanya saja, terkait tuntutan lahan tanah hak ulayat, secara tidak langsung sudah dapat diredam. Hal ini terlihat dari pernyataan Bug Negel, Silas Natkime, setelah terjadinya insiden berdarah. Silas meminta kepada kelompok-kelompok masyarakat lain (tujuh kelompok sempat disebutkan terlibat dalam aksi 10 Oktober) untuk tidak terlibat dalam konflik Freeport. Menurutnya, konflik Freeport, murni terjadi antara SPSI dan manajemen.

Menarik juga untuk dicermati, bahwa muncuatnya konflik ini, seiring dengan adanya usaha renegosiasi kontrak-kontrak tambang di Indonesia. Seperti diketahui, saat ini Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan adanya negosiasi ulang kontrak tambang untuk lebih memberikan keuntungan kepada negara.

Renegosiasi menurut Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite, setidaknya mencakup beberapa hal. Diantaranya, luas wilayah, royalti, divestasi, jasa nasional, dan jangka waktu. 

Untuk royalti, misalnya, pemerintah, menginginkan agar renegosiasi bisa mendorong perusahaan tambang membayarnya dengan benar. Berdasarkan PP Nomer 13 Tahun 2000, tarif royalti untuk tembaga adalah 4 persen, emas 3,75 persen, dan perak 3,25 persen. Selain itu juga ada Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 2003 mengenai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sejauh ini, menurut Thamrin, usaha renegosiasi tersebut, sudah menjadi komitmen sekitar 65 persen perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Hanya, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, hingga kini belum mau mengeluarkan komitmen renegosiasi yang sedang diusahakan pemerintah. 

Grup AS dalam Pemerintahan SBY




Wikileaks merilis bocoran terbaru kawat-kawat berita dari pos Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Isinya menyangkut pemerintahan SBY yang kedua dan prediksi persaingan kepemimpinan nasional tahun 2014.

Menyangkut pemerintahan SBY, Wikileaks membocorkan dokumen kawat-kawat berita bertanggal 23 Oktober 2009. Dokumen itu berisi penilaian Duta Besar AS, Cameron Hume, tentang susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. 

Duta Besar Hume, megirimkan berita ke Washington, bahwa ada sejumlah anggota kabinet pemerintahan SBY yang dapat menjadi sekutu potensial AS. Mereka menempati pos-pos kementerian yang strategis.

Untuk pos kementerian ekonomi, ada nama-nama seperti Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Menteri Keuangan, Mari Elka Pangestu pada pos Menteri Perdagangan, kemudian MS Hidayat yang mengisi pos Menteri Perindustrian. Ketiga nama ini dalam penilaian Hume, disambut baik oleh para pebisnis.

Tidak ketinggalan, nama Hatta Rajasa juga dilaporkan. Ketua Umum PAN yang menjabat Menteri Koordinator Perekonomian ini disebutkan sebagai sekutu kuat SBY walau dianggap tidak punya jejak rekam untuk reformasi ekonomi.

Dipilihnya Menteri Kesehatan yang baru, Dr Endang Rahayu Sedyaningsih, sangat sesuai dengan keinginan AS. Hume menyebutnya sebagai pertanda baik. Menteri Kesehatan yang baru, dikatakan dekat dengan USAID. 

Pos kementerian lain yang disebut, adalah lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup yang berasal dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan ini disebut sebagai 'akademisi yang dihormati'.

Kementerian Politik Hukum dan Keamanan sebagai bidang penting pemerintahan, juga ditempati nama yang disukai AS. Laporan Kedubes AS menyebut Djoko Suyanto yang merupakan alumni pelatihan di Nellis Air Force Base sebagai sebagai tokoh kunci yang harus dipegang. 

Purnomo Yusgiantoro, yang menjabat Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Bersatu II, juga mendapat apresiasi positif dari AS. Dilaporkan dalam kawat berita Dubes Cameron, bahwa Purnomo telah bekerja dengan Pemerintah AS dahulu untuk masalah kontraterorisme, energi dan lainnya.

Menteri yang paling penting disebut dalam pemerintahan kedua SBY ini, adalah Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Kedutaan Besar AS Jakarta meminta Washington memberi perlakuan khusus agar Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menelepon Marty dan memberi ucapan selamat.

Dan masih banyak lagi seperti :

Sri Mulyani Indrawati (lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962; umur 50 tahun) adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Begitu, dia berkantor di Kantor Bank Dunia, dia praktis meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan. Sebelum menjabat menteri keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur.




 Salah satunya "Amien Rais"satu pilar penting politik di Indonesia yang ikut membidani lahirnya reformasi dan berakhirnya era pemerintahan Orde Baru. Sejak di bangku kuliah Amien Rais sudah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya adalah menjadi salah satu pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan menjabat sebagai Sekretaris Lembaga DAkwah Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta.


Menilai sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tersebut, Kedutaan Besar Amerika Serikat memberikan kesimpulan yang optimistis. Hal ini terlihat dari judul kawat berita yang dilaporkan ke Washington, "Sekutu yang menjanjikan untuk kemitraan komprehensif dalam kabinet baru Indonesia".

Membekukan Account Facebook Dengan Facebook Freezer


Membekukan Account Facebook Dengan Facebook Freezer
Membekukan Account Facebook Dengan Facebook Freezer

Untuk mengerjai Facebook teman kita sebenarnya sangat mudah asalkan anda tahu alamat emailnya. Tinggal sekali klik maka account Facebook yang anda bekukan tidak dapat login untuk beberapa saat, lumayan buat iseng – iseng. Untuk membekukan account Facebook tersebut dibutuhkan sebuah software namanya Groudzero Facebook Frezer ( dari namanya aja sudah keliatan kalo ini adalah software hacking )

Cara penggunaannya sangat mudah , begini langkahnya :Download GroundZero Facebook Freezer .
Buka sofware tersebut, kemudian masukkan alamat email sasaran Anda.
Klik Freeze dan tunggu hingga prosesnya selesai 100%.

Membekukan Account Facebook Dengan Facebook Freezer